Papua- Transisinews.com Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari serta sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy, turut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua hingga awal tahun 2024 ini. Sebagai catatan dibulan Januari hingga Februari 2024 ini telah terjadi 7 (tujuh) peristiwa kekerasan warga sipil di Papua yang menimbulkan korban luka sebanyak 6 (enam) orang luka dan 4 (empat) orang tewas.
Itu artinya ada dugaan jatuh korban sekitarnya 10 warga sipil luka dan tewas, sehingga dapat didorong untuk dilakukan penyelidikan (investigasi) dugaan pelanggaran HAM dan atau HAM Berat. LP3BH Manokwari juga mencatat bahwa diduga terjadi 1 peristiwa penganiayaan, 3 (tiga) peristiwa penembakan, 2 peristiwa penangkapan sewenang- wenang
serta 1 (satu) peristiwa tidak manusiawi maupun 2 (dua) peristiwa penyiksaan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan diawal Tahun 2024 ini. Dugaan keras pelakunya berasal dari institusi keamanan negara (TNI dan Polri). Komposisi pelaku dan korban warga sipil menunjukkan bahwa institusi Polri diduga mengakibatkan seorang warga sipil tewas dan seorang lainnya mengalami luka- luka. Tegas Warinussy
Sedangkan warga sipil yang diduga tewas akibat perlakukan aparat TNI sebanyak 4 (empat) orang dan yang luka- luka sebanyak 2 (dua) warga. Sementara warga sipil yang diduga tewas akibat perbuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 7 (tujuh) orang dan 3 (tiga) warga lainnya dinyatakan mengalami luka. Dengan demikian maka berdasarkan amanat Pasal 45 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jelas negara Republik Indonesia belum dapat menunjukan dirinya mampu menyelesaikan peristiwa, pungkasnya
dugaan pelanggaran HAM Berat dan kekerasan di Tanah Papua hingga 23 Tahun ini. Selaku Peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM John Humphrey Freedom Award dari Canada Tahun 2005, saya mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar segera mengundang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa) (PBB)
“untuk mengunjungi Tanah Papua dan memastikan bahwa laporan tentang dugaan telah terjadinya kekerasan dan atau dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua dapat terverifikasi. Presiden Joko Widodo menurut saya dapat melakukannya di jelang akhir kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini.
