Redaksi

oleh
Di Terbitkan Sesuai UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS
 
Pendiri :
Muhammad Supriyono
 
Penasehat : 
Sujiono S.E, H.M, Iswanto, Erna Rahayu
 
Dewan Redaksi : 
Sujiono S.E, H.M, Iswanto. Sunan, Supriyono,
 
Pemimpin Redaksi : 
Muhammad Supriyono 
 
Wakil Pimpinan Redaksi : 
 Hari Eko Siswanto
Redaktur Pelaksana :
 Erna Rahayu
Penasehat Hukum & Advokat : 
Midchol Huda.SH.MH
 
Koordinator Biro Se-Jatim:
Muhammad Shodikin
 
Wartawan:
Biro Lamongan : Ali Shodikin (Kepala Biro)
Asnan, Mat Darus,Zaenul Arifin. Sujito Abadi, Muhammad Nursalim
 
Biro Surabaya : Ekawati
Biro Sidoarjo : Ekawati, Indra Susanto.
Biro Gresik : Buntit Ismail Adi W, Suliana
Biro Bangkalan : Alfarozi Ainul Faruk
 
Biro Bojonegoro : M. Sodiq Mahmud, Muh. Ali Rifa’i, Abdul Hadi, Muhammad Zainul Abidin, Sukri. 
Korwil Jatim : Muchamad Irwanto
Biro Tuban: Dedi Cahyono, 
Biro Jombang: Sujarwanto.
Biro Mojokerto : Mohammad Mustofa 
Biro Malang: Edy Subagyo
Kepala Biro Ponorogo : Arita Herlin
Biro Bogor Raya : D Mulyadi
Biro Tangerang : Masran
Biro NTT : Bernabas Banggur
Biro Sulut: Ramli Hontong
KABIRO MEDAN Rizki zulianda
 
Online sejak 15 September 2021
 Pengaduan :
Tlp : 082 149 124 176
Email : suarajokotingkir@gmail.com
Redaksi Pemasaran : Desa Gendong kulon Rt/Rw: 03/01, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, jawa timur.

Penerbit :
PT MULTI MEDIA CYBER INFORMATIKA SK Menkumham RI Nomor AHU – 0078177.AH.01.01 Tahun 2021,Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas

NIB : 1012210040757
NPWP : 53.521.472.0-601.000
Rekening Mandiri :1780004097230

Direktur : Bambang Setyawan
Komisaris : Ahmad Fadholi

 Wartawan Reporter Suara Joko Tingkir Namanya tercantum dalam box redaksi serta dalam Menjalankan Tugasnya selalu dibekali Identitas yang masih berlaku, dan mentaati Kode Etik Jurnalistik

Barang siapa yang dengan sengaja menghalnag – halangi atau menghambat tugas jurnalistiknya di ancam UU PERS No.40 Tahun 1999, Pasal 18

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat

(2) yang berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.dan ayat (3) yang betbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).